Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-67 Bedah Ketahanan Pangan di Kabupaten Pekalongan

PEKALONGAN I PROBER – Polres Pekalongan menjadi lokasi pelaksanaan Management Training Course Level III bagi peserta didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke-67 Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Satya Haprabu Polres Pekalongan, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan ini dihadiri Supervisor Poklat XI Irjen Pol. Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon, Pengawas Paping Poklat XI Brigjen Pol. Nicolas Ary Lilipaly, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, serta jajaran terkait.

Turut hadir perwakilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kodim 0710/Pekalongan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Baperida, BPS, Bulog Tegal, para pejabat utama Polres Pekalongan, Kapolsek, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani.

Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para Serdik untuk melihat secara langsung kondisi wilayah sekaligus mempelajari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam bidang ketahanan pangan.

“Kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Pekalongan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan para Serdik Sespimmen dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik,” kata Rachmad.

Ia menjelaskan, Kabupaten Pekalongan memiliki 17 kecamatan, 249 desa dan 10 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.043.187 jiwa. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, menjadi salah satu potensi yang terus didorong untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Polri mendukung program swasembada pangan, salah satunya di bidang jagung. Potensi produksi jagung di Kabupaten Pekalongan cukup besar. Pada 2024 tercatat produksi sekitar 221.946 ton dengan luas lahan mencapai 40.663 hektare,” ujarnya.

Namun demikian, menurut Rachmad, penguatan ketahanan pangan jagung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya alih fungsi lahan pertanian, ketergantungan terhadap kondisi cuaca, produktivitas lahan yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serangan hama dan penyakit tanaman, serta fluktuasi harga jagung.

Polres Pekalongan, lanjutnya, telah melakukan pendampingan terhadap kelompok tani melalui jajaran Bhabinkamtibmas. Pendampingan dilakukan mulai dari penyaluran benih hingga mendukung kegiatan penanaman dan panen serentak di wilayah hukum Polres Pekalongan.

“Pada 2025 luas penanaman mencapai 916 hektare, sedangkan pada 2026 tercatat 19,82 hektare. Penanaman dilakukan di berbagai lahan, mulai dari lahan milik Polri, kelompok tani binaan Polri, lahan masyarakat, tumpang sari, Perhutani hingga lahan baku sawah,” jelasnya.

Rachmad menambahkan, Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.

“Peran Bhabinkamtibmas sangat penting. Dengan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa, kami berharap masyarakat semakin terdorong untuk menanam jagung dalam rangka memperkuat ketahanan pangan,” katanya.

Sementara itu, Pengawas Paping Poklat XI Brigjen Pol. Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, studi lingkungan melalui Organizational Health Audit (OHA) dan Environmental Scanning (ES) merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran kepemimpinan tingkat menengah di Sespimmen Lemdiklat Polri.

Menurut Nicolas, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda akademik, tetapi juga menjadi sarana untuk melatih peserta didik membaca kondisi organisasi dan lingkungan eksternal secara komprehensif.

“Seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami tugas pokok dan fungsi internal organisasi. Pemimpin harus mampu mendiagnosis kesehatan organisasi secara objektif, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memetakan peluang dan ancaman, serta merumuskan langkah adaptif dan solutif berbasis data,” kata Nicolas.

Ia berharap hasil studi lingkungan OHA dan ES tidak berhenti sebagai produk akademik. Kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis dan taktis yang memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan tugas Polri.

“Khususnya dalam memperkuat peran Polri mendukung program kedaulatan pangan, energi dan ekonomi yang produktif serta inklusif di wilayah Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Supervisor Poklat XI Irjen Pol. Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon menambahkan, Management Training Course Level III menjadi sarana bagi para Serdik untuk mempraktikkan kemampuan kepemimpinan sekaligus membangun kolaborasi dalam memecahkan berbagai persoalan di daerah.

“Kita melakukan scanning dan mapping lingkungan sekitar. Dari situ bisa dilihat apakah program ketahanan pangan memiliki masalah atau tidak,” tutur Musa.

Ia menegaskan, tugas Polri tidak hanya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, tetapi juga dituntut mampu ikut memecahkan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

“Jangan sampai hanya data atau di atas kertas terlihat bagus, tetapi faktanya di lapangan tidak sesuai. Kita mempunyai tanggung jawab moral,” tegasnya.

Musa juga meminta jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas memahami secara detail kondisi wilayah masing-masing serta memastikan adanya kesesuaian antara data dengan fakta di lapangan.

“Masing-masing dari kita mempunyai tanggung jawab. Saya harap semuanya bisa berkolaborasi dan berkoordinasi sehingga program ketahanan pangan dapat berhasil,” pungkasnya.