KTP Diduga Dicatut untuk Judi Online, Gubernur Jateng Temui Pasangan Lansia di Kayugeritan

PEKALONGAN I PROBER – Persoalan data penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terkait aktivitas judi online mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. turun langsung menemui pasangan lanjut usia (lansia), Dayat dan Darmi, di Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Kamis (3/9/2026) siang.

Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan. Di antaranya Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.H., S.I.K., M.Si. dan Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi.

Pertemuan itu dilakukan untuk mendengar langsung persoalan yang dialami pasangan lansia tersebut. Data kependudukan mereka disebut tercoret dari daftar penerima bansos setelah terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online.

Namun, persoalan yang muncul justru mengarah pada dugaan penyalahgunaan identitas. KTP milik warga diduga digunakan untuk aktivitas judi online tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Ahmad Luthfi menegaskan, kasus semacam itu tidak boleh kembali terjadi di daerah lain. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat mekanisme verifikasi agar data kependudukan masyarakat tidak mudah disalahgunakan.

“Jangan sampai kasus seperti ini terulang di tempat yang lain. Setelah kita melakukan pengecekan, ternyata di Kendal dan Ungaran juga terjadi kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan KTP untuk kegiatan judi online karena tanpa verifikasi pemilik KTP,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan maupun memberikan dokumen kependudukan kepada pihak lain.

“Makanya dari Dinsos dan kependudukan melaksanakan pengecekan. Masyarakat harus sadar betul bahwa penggunaan KTP itu tidak sembarangan,” tegasnya.

Menurut Ahmad Luthfi, Dinas Sosial perlu melakukan verifikasi secara cermat sebelum menetapkan maupun mencoret data penerima bantuan. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang memang berhak mendapatkan bansos tidak menjadi korban kesalahan atau penyalahgunaan data.

“Dinsos melakukan verifikasi. Jangan sampai ada masyarakat yang memanfaatkan situasi seperti ini,” lanjutnya.

Persoalan tersebut juga dikaitkan dengan upaya pemberantasan judi online di tingkat masyarakat. Ahmad Luthfi mendorong kepolisian bersama unsur kewilayahan untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi hingga ke tingkat bawah.

“Dari kepolisian laksanakan pengecekan masyarakat arus bawah terkait judi online. Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga melaksanakan sosialisasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jateng bersama jajaran Forkopimda dan instansi terkait juga menyerahkan bantuan sosial serta tali asih kepada Dayat dan Darmi.

Bantuan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pasangan lansia tersebut.

Kehadiran Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf dalam kunjungan tersebut sekaligus menunjukkan dukungan kepolisian terhadap upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan data kependudukan serta memberantas praktik judi online.

Sebab, persoalan judi online dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.

Di sisi lain, akurasi data penerima bansos menjadi hal penting. Proses verifikasi harus dilakukan secara objektif agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Kasus di Kayugeritan tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan data pribadi dan ketelitian dalam verifikasi bansos sama-sama penting. Pemerintah, kepolisian, TNI, pemerintah desa hingga masyarakat perlu bersinergi untuk mencegah penyalahgunaan identitas sekaligus memerangi judi online.